KPU Klaten Hadiri FGD Sinergitas Pemerintah Daerah dan Provinsi Jawa Tengah untuk Optimalisasi Indeks Demokrasi Indonesia
Klaten, 30 September 2026 – KPU Kabupaten Klaten menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Pemerintah Daerah dan Provinsi Jawa Tengah dalam Upaya Optimalisasi Capaian Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menjadi salah satu indikator tujuan daerah dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Klaten sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam mendorong peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Klaten.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan materi dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Didi Haryadi, S.H., M.H., serta pemaparan dari BPS Provinsi Jawa Tengah, Erli Widhia Astuti, S.Si., M.Si.
Pembahasan dalam FGD menjadi ruang bersama untuk memahami indikator-indikator demokrasi sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta lembaga dan pemangku kepentingan terkait.
KPU Kabupaten Klaten turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari sinergitas kelembagaan dalam mendukung penguatan kehidupan demokrasi di daerah. KPU memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilu serta pendidikan pemilih dan penguatan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi dan kolaborasi yang semakin kuat antarinstansi sehingga berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi dapat berjalan secara terarah dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Klaten dalam periode RPJMD 2025–2029.
KPU Kabupaten Klaten terus berkomitmen untuk bersinergi dalam membangun demokrasi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Klaten.
