KUNJUNGAN RESES ARIA BIMA DI KPU KLATEN: BAHAS INOVASI DAN TANTANGAN PILKADA
KUNJUNGAN RESES ARIA BIMA DI KPU KLATEN:
BAHAS INOVASI & TANTANGAN PENGUATAN DEMOKRASI
KLATEN – #temanpemilih Hari ini Rabu, (11/06/2025), KPU Kabupaten Klaten menerima kunjungan kerja dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Bertempat di Aula KPU Klaten, kunjungan ini menjadi momen penting dalam memperkuat dialog dan evaluasi penyelenggaraan demokrasi di daerah.
Aria Bima beserta tim disambut langsung oleh Ketua KPU Klaten, Primus Supriono, didampingi para anggota dan sekretaris KPU Klaten beserta jajaran. Dalam forum diskusi yang terbuka dan hangat, berbagai isu strategis dibahas, termasuk evaluasi Pemilu dan Pilkada sebelumnya, serta tantangan dan inovasi ke depan.
Dalam sambutannya, Primus menyampaikan paparan tentang capaian Pilkada Klaten, termasuk komitmen KPU terhadap Pilkada inklusif. Hal ini diwujudkan melalui pendataan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pemberian layanan rekam e-KTP bagi pemilih pemula, serta pendidikan pemilih yang menyasar kelompok marginal. Berbagai inovasi pun disiapkan demi mendekatkan pemilu dengan publik. Mulai dari lomba jingle Pilbup, penulisan artikel pelajar dan mahasiswa, TPS tematik, hingga photobooth di 2.025 TPS. Hasilnya tak mengecewakan, partisipasi pemilih di Kabupaten Klaten tembus 81,64%, dan masuk peringkat ke-6 tertinggi di Jawa Tengah.
Selanjutnya, sesi dialog dan diskusi dipandu oleh Muhammad Ansori, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Klaten. Dalam tanggapannya, Aria Bima menyoroti pentingnya penyelenggara pemilu untuk menghadirkan forum-forum opini publik sebagai ruang refleksi dan edukasi demokrasi. Ia juga menekankan perlunya penguatan kebijakan guna menjaga kualitas pemilu dan mendorong reformasi kelembagaan secara berkelanjutan.
Kunjungan ini adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi oleh Komisi II DPR RI, yang membidangi urusan kepemiluan, pemerintahan dalam negeri, hingga reformasi birokrasi. Harapannya, sinergi antara DPR dan KPU akan terus terjalin kuat demi demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. (***vit/kpuklt)
