Jakarta, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik meminta agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar proses permintaan Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPRD dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
Peraturan yang berlaku tersebut yakni Peraturan KPU (PKPU) 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PAW DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan materi pada Rapat Koordinasi Penggantian Antarwaktu (PAW) dan penggunaan aplikasi Sistem Manajemen PAW (Simpaw) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se-Sumatera Barat, Kamis (25/11/2021).
Evi mengingatkan bahwa PAW dapat diproses apabila anggota DPRD yang akan digantikan kurang dari enam bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari pimpinan dewan diterima KPU. Menurut Evi, satker perlu melakukan sosialisasi agar pimpinan DPRD dalam mengirim surat permintaan PAW memerhatikan durasi jabatan anggota DPRD yang akan digantikan.
Surat permintaan PAW yang dikirimkan pimpinan DPRD kepada KPU harus ditanggapi oleh KPU terhitung lima hari sejak diterimanya. Sebelum memberi tanggapan, kata Evi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota mencatat atau mengarsipkan suratnya dan melakukan penelitian dokumen antara lain SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, serta dokumen pendukung lainnya seperti LHKPN.
"Ini penting agar prinsip kita yang ingin menegakkan penyelenggara negara bebas KKN salah satu tolok ukur memastikan mereka menyerahkan LHKPN kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu KPK," ucap Evi.
Ketika selesai melakukan penelitian dokumen dan sudah ditemukan calon PAWnya tetapi ternyata masyarakat memberi informasi terkait calon itu, maka menurut Evi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap menanggapi surat itu sesuai batasan waktunya dengan memberi keterangan masih dalam proses klarifikasi kepada partai politik. Klarifikasi ini dilakukan ketika KPU mendapat informasi atau masukan dari masyarakat sehingga dilakukan klarifikasi untuk melihat apakah calon tersebut memenuhi syarat atau tidak.
Evi menjelaskan calon PAW yang tidak memenuhi syarat ada tiga kategori yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, dan beberapa kondisi sesuai peraturan perundang-undangan misalnya ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah, diangkat sebagai anggota TNI, Polri, PNS, berpraktik sebagai akuntan publik, advokasi/pengacara, PPAT, pekerjaan penyedia barang dan jasa berhubungan dengan keuangan negara, sedang menjalani pidana penjara, pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, menjadi anggota parpol lain.
Dari semua kondisi itu, dibutuhkan dokumen bukti calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia dbuktikan dengan surat keterangan, mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan, ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dibuktikan dnegan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon, dan seterusnya.
Evi pun berharap satker dapat menjadikan materi yang diberikannya yang sesuai dengan PKPU tentang PAW dijadikan pedoman menghadapi PAW yang berpotensi besar terjadi pada 2022 awal.
Rakor dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, peserta menanyakan terkait mekanisme dan contoh kasus memproses PAW diwilayah kerja masing-masing. Evi menegaskan kembali agar bekerja sesuai peraturan undang-undang dan tidak berlebihan dalam memproses PAW.
Sistem Manajemen PAW (SIMPAW)
Pada rakor ini sekaligus dipaparkan mengenai SIMPAW oleh Kasubag pencalonan DPR ,DPRD dan PAW Setjen KPU RI Yulia Sari. Menurut Yulia, SIMPAW sebagai instrumen pendukung dalam pengelolaan proses PAW penting bagi KPU dalam melakukan transparansi publik.
"Kenapa butuh SIMPAW? karena SIMPAW ini bentuk publikasi ke masyarakat dan pihak berkepentingan terhadap proses PAW yang dilakukan KPU, orang bisa melihat siapa-siapa saja yang diproses PAW dan telah digantikan oleh PAW, terbuka untuk publik," tegas Yulia menjabarkan pentingnya adanya SIMPAW ini.
Dalam paparannya, Yulia menjelaskan secara teknis penggunaan SIMPAW ini dengan membedah enam kasus penggunaan SIMPAW antara lain pengelolaan proses PAW memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, pengelolaan proses PAW upaya hukum oleh Anggota DPRD yang diberhentikan, pengelolaan proses PAW klarifikasi calon penggantia antarwaktu dan tindaklanjut hasil klarifikasi, pengelolaan proses PAW lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) surat permintaan PAW, pengelolaan proses PAW calon pengganti antarwaktu berbeda/pindah daerah pemilihan, dan menghapus data PAW yang telah selesai.
Rakor ini dihadiri juga Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Yuzalmon dan Gabriel Daulay. Yuzalmon mengatakan PAW perlu diproses secara cermat dan telitik karena jika tidak akan berisiko secara institusi maupun individual. "Memverifikasi kembali soal persyaratan berkaitan dengan PAW ini sebuah keharusan,dilakukan secara teliti dan cemat, karena yang kita kelola ini adalah Lembaga, partai-partai politik," kata Yuzalmon. (humas kpu ri tenri/foto: dok/ed diR)
