Berita Nasional

Jakarta, kpu.go.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Bernad Dermawan Sutrisno menekankan pentingnya Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi)  Satuan Pengamanan Internal (Jagat Saksana) dalam memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan KPU. Lebih dari itu, Bernad menilai Jagat Saksana merupakan representasi dari marwah lembaga sehingga selain penggunaan seragam penting juga untuk menjaga sikap dan perilaku. Hal itu tekankan saat memberi arahan pada kegiatan Rakor dan Sosialisasi Penggunaan Seragam dan Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Jadwal Pemakaian Seragam bagi Satuan Jagat Saksana Sekretariat Jenderal KPU RI dan Sekretariat KPU Prov/KIP Aceh secara daring, Kamis (25/11/2021). "Tugas saudara ini tidak mudah, memang terkesan sederhana hanya jaga kantor tetapi memberi keamanan ini tanggung jawab besar dan mulia karena garda terdepan keamanan, rasa aman, dan rasa nyaman di kantor KPU berada di tangan saudara-saudara," tegas Bernad "Jadi, pakaian kalian itu bukan sekedar baju PDL tetapi itu menjaga sikap, tindakan, pikiran, itu dilambangkan oleh pakaian, bukan sekedar PDL tapi juga ketika kalian gunakan itu marwah lembaga terepresentasi dari sikap dan tindakan saudara saudara Anggota Keamanan Jagat Saksana." tandas Bernad Sebelumnnya, Deputi Bidang Administrasi KPU RI, Purwoto Ruslan Hidayat juga menyampaikan pentingnya aturan PDL bagi jajaran Jagat Saksana. Lebih rinci, teknis penggunaan seragam disampaikan Kepala Bagian Keamanan KPU RI, Ashari. Dalam penjelasannya, dia berharap seragam dapat menciptakan kebersamaan sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap lembaga. (humas kpu ri bil/foto: bil/ed diR)  

Bekasi, kpu.go.id - Tugas Kesekretariatan Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), selain mendukung suksesnya tahapan pemilu dan pemilihan, juga harus mampu bertanggung jawab dan mengelola seluruh keuangan serta pengadaan barang dan jasa. "Jadi yang kedua ini menjadi penting bagi kita, jangan sampai kita sukses di tahapan, tetapi kita tidak sukses dalam pengelolaan keuangan dan juga pengadaan barang dan jasa," tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno saat membuka Rapat Konsolidasi dan Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/11/2021). Bernad juga menginginkan, jajarannya harus memiliki exit strategi dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sekaligus pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa. "Ini menjadi penting dan perhatian kita bersama. Selain sukses tahapan pemilu dan pilkada, kita juga harus punya exit strategi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa. Kita juga sukses dan tenang, tidak ada urusan-urusan lainnya," ungkap Bernad. Di hadapan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Setjen KPU RI, Bernad juga mengingatkan, tugas yang diemban sangat rigit dan bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan keuangan. "Satu rupiah pun keuangan negara harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel," ujar Bernad. Sementara itu, Kepala Biro Logistik Asep Suhlan mengatakan, penguatan kapabilitas PPK dan kematangan UKPBJ akan meningkatkan kinerja, integritas, profesional sehingga menciptakan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Hadir pada kegiatan tersebut, Deputi Bidang Dukungan Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat; PLh. Deputi Bidang Dukungan Teknis sekaligus Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan; Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Setjen KPU diantaranya, Kepala Biro Logistik Asep Suhlan; Kepala Biro Umum Syahrizal Iskandar; Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti; Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Suryadi, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Yayu Yuliani; serta Kepala Pusat Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan Lucky Firnandy Majanto, serta Pejabat dan staf di lingkungan Setjen KPU RI. (humas kpu ri ook/foto: james/ed diR)

Bogor, kpu.go.id - Sebagai sebuah sarana pelayanan informasi hukum terpadu dan berkesinambungan bagi masyarakat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan perbaikan dan pengembangan. Hal ini dilakukan agar JDIH KPU semakin bermanfaat dan mudah diakses. "Kami ingin melakukan evaluasi baik pengembangan JDIH di lingkungan KPU sebagai jaringan induk JDIH KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, juga ingin evaluasi jaringan yang kita punya ada beberapa pengembangan yang kita lakukan," ungkap Kepala Biro Perundang-undangan KPU RI, Nur Syarifah saat membuka Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU, di Bogor, Selasa (23/11/2021). Salah satu pengembangan yang hendak dilakukan, menurut Nur Syarifah adalah pemanfaatan media sosial yang dapat mendukung sosialisasi dan publikasi aturan hukum di JDIH. "Yang mengarahkan pengunjung ke laman JDIH nya," lanjut Nur Syarifah. Selain itu untuk rencana pengembangan sarana dan prasarana pendukung JDIH, seperti ruang penyimpanan, juga kesiapan SDM. "Oleh karena itu kami juga mengundang teman-teman Pusdatin," kata Nur Syarifah. Sementara itu Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan menekankan pentingnya kemudahan akses JDIH sebagai tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu harus ada perbedaan fokus pemanfaatan media sosial, mengingat media sosial JDIH ruang publikasi bagi produk hukum khususnya pemilu dan pemilihan. Sementara media sosial kelembagaan ruang publikasi kegiatan KPU. "Agar tidak terjadi duplikasi media sosial JDIH dengan media sosial official," tutur Cahyo. Fokus Pada Inovasi Pada sesi materi, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Yasmon sepakat perlu adanya sinergi antara media sosial JDIH dengan media sosial yang dikelola oleh humas.  Di luar itu dia mengapresiasi inovasi yang terus dilakukan JDIH KPU dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Lembaganya sendiri menyebut setidaknya ada 7 aspek inovasi JDIH yang harus selalu diperhatikan agar pelayanan informasi hukum ini tetap optimal. "Kami berharap KPU tetap menjadi model JDIH terbaik karena tadi disampaikan KPU akan menjadi institusi primadona beberapa tahun ke depan. Tentunya kami meyakini JDIH akan sangat membantu dan menjadi kekuatan KPU nanti," tutup Yasmon. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

BERITA KPU RI: Lomba Cipta Aplikasi Alat Peraga Game Kepemiluan Jakarta, kpu.go.id – Pengumuman Nomor 1/HM.07-Pu/06/Tekmas1/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Lomba Cipta Aplikasi Alat Peraga Game Kepemiluan dalam rangka Pendidikan Pemilih untuk Menyukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Selengkapnya… KLIK DI SINI 

Banjarmasin, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik turut memberikan arahan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten/kota serta PPK yang ada di Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai prosedur serta administrasi yang baik. Hal tersebut menjadi pokok utama yang disampaikan Evi pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Sabtu (22/5/2021). Masih di kesempatan yang sama, Evi juga mengingatkan agar penyelenggara PSU bekerja independen, profesional dan berintegritas. Menjalankan proses pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  Selain itu perempuan asal Sumatera Utara juga mengajak agar semua memiliki keinginan yang sama menyukseskan PSU. "Supaya penyelenggaraan PSU ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana aturan tata cara administrasi yang sudah ditentukan. Administrasi merupakan senjata ampuh KPU di dalam menghadapi sengketa-sengketa," tutur Evi. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab KPU kabupaten/kota dan PPK yang akan melaksanakan PSU se-Provinsi Kalsel. (humas kpu ri tw-ajg/foto: tw/ed diR)

Jaga Disiplin, Persiapkan Diri Hadapi Pemilu dan Pemilihan 2024  May 18, 2021  Jakarta, kpu.go.id – Pemilu dan Pemilihan 2024 akan berlangsung kurang lebih tiga tahun lagi. Meski demikian, menghitung tahapan yang akan dimulai 30 bulan sebelum pemungutan suara maka proses demokrasi serentak di tahun yang sama praktis akan berjalan tidak lama lagi. Berangkat dari hal tersebut, pada Selasa (18/5/2021), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar apel pengarahan umum kepada pejabat struktural dan fungsional di lingkungan sekretariat jenderal. Pengarahan disampaikan Ketua KPU RI Ilham Saputra serta Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam pengarahannya, Ilham Saputra mengajak pejabat struktural dan fungsional untuk menjaga disiplin dan soliditas. Kedisiplinan dan soliditas menurut menjadi syarat suksesnya tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang akan berjalan lebih rumit dari sebelumnya. “Kalau kita tidak disiplin, solid, ini berbahaya sekali terhadap kondisi pelaksanaan pemilu dan pemilihan,” ujar Ilham. Ilham juga menekankan pentingnya komunikasi antar biro. Dia tidak ingin ada anggapan satu bagian menonjol di antara yang lain. Pria asal Aceh juga mengajak semua untuk berkonsentrasi pada tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. “Kita ini KPU, institusi penyelenggara pemilu dengan jumlah pemilih ratusan juta,” tegas Ilham. Senada, Bernad Dermawan Sutrisno mengawali pesan apel dengan mengajak jajaran sekretariat untuk kembali pada niat awal menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Dia juga mengatakan bahwa hakikat bekerja sesungguhnya adalah ibadah dan mencari nafkah yang halal untuk keluarga. “Keempat, niat kita sebagai warga negara, anda berada disini, berada di lembaga penyelenggara pemilu adalah melayani kepada seluruh warga untuk menggunakan hak konstitusional,” tuturnya. Pesan lain yang juga disampaikan pada apel pertama sejak masa pandemi ini adalah tetap teguh menjaga integritas, tidak bosan mengembangkan inovasi dan menjadi pemimpin yang patut dicontoh bagi semua. “Kemudian yang saya ingatkan juga keberadaan kita, sekretariat adalah kita berada disini memberikan dukungan teknis dan administrasi artinya hanya tagline melayani kepentingan hak konstitusional warga tapi juga melayani KPU, ketua dan anggota,” tutupnya.